GAH Desak DPRA Bentuk Pansus Proyek Multiyear dan Pengadaan KMP Aceh Hebat

oleh -114 views

example banner

Laporan | Savira Meutia

Banda Aceh (AD)- Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Gerakan Aceh Hebat (GAH), Jum’at 5 Maret 2021 melancarkan aksi demontrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Dalam aksinya tersebut, GAH mendesak anggota DPRA untuk segera membentuk tim Pansus terkait proyek Multiyear di Aceh, dan KMP Aceh Hebat I, 2 dan 3 serta persoalan Jembatan Kilangan di Aceh Singkil.

Koordinator aksi Gerakan Aceh Hebat Syarbaini dalam orasinya menyebutkan, banyak persoalan yang saat ini hangat di bahas oleh publik tentang apa yang dialami oleh masyarakat Aceh tyang berpotensi merugikan keuangan daerah.

“Diantara persoalan yang belum terselesaikan adalah, terkait proyek pembangunan Jembatan Kilangan, Kabupaten Aceh Singkil dengan nilai kontrak sebesar Rp 42,9 Miliar yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2019, hingga saat ini belum ada kejelasannya,” ungkap Syarbaini dalam orasinya.

Syarbaini juga menyinggung tentang proyek Multiyear yang anggarannya mencapai 2,4 Triliun. Belum lagi terkait persoalan pengadaan KMP Aceh Hebat 1, 2 dan 3 yang menelan biaya mencapai Rp 178 Miliar dengan rincian, KMP Aceh Hebat 1 Rp 73.900.000,-, KMP Aceh Hebat 2 Rp 59.787.000.000,- dan KMP Aceh Hebat 3 Rp 40.000.000.000,-.

“Berdasarkan hal tersebut di atas, Gerakan Aceh Hebat mendesak DPRA untuk segera membentuk tim khusus (Pansus) terkait proyek Multiyear di Aceh dan pengadaan KMP Aceh Hebat 1, 2 dan 3 serta persoalan Jembatan Kilangan di Aceh Singkil,” desak Koordinator Aksi Syarbaini.

BACA..  Ini Kata Wali Kota Sabang Pada Paripurna Penyampaian LKPJ Tahun 2020-2021

Selain itu, GAH juga mendukung sikap Pemerintah Pusat yang akan mengusut terkait penggunaan dana Otonomi khusus (Otsus) selama ini di Aceh.

Oleh karena itu, Syarbaini menegaskan, sudah sewajarnya DPRA bersikap secara gentleman untuk melanjutkan sidang pemakzulan Gubernur Aceh atas dugaan kebijakan yang banyak menimbulkan tanda tanya tanpa penjelasan kepada publik secara menyeluruh.

DPRA harus membentuk tim pengawasan terhadap kebijakan pembangunan yang dimaksud agar nantinya tidak ditemukan kerugian keuangan negara dalam berbagai kegiatan proyek di Aceh.

BACA..  Ini Kata Wali Kota Sabang Pada Paripurna Penyampaian LKPJ Tahun 2020-2021

“Sehingga apa yang dikhawatirkan akan berdampak kepada konsekuensi kepada pelaksana proyek termasuk juga pejabat pemerintahan Aceh dapat dihindari,” tegas Syarbaini.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Aceh Fuadri menyambut baik apa yang telah disampaikan oleh gerakan Aceh Hebat dan berharap isu tersebut segera dituntaskan.

‘DPRA berharap ada penyelesaian atas tuntutan yang disampaikan oleh GAH. Selanjutnya akan dimusyawarahkan dalam forum komisi. Mudah-mudahan dapat ditindaklanjuti,” harap Fuadri.