Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Lembaga EDR Soroti Dampak Sosial Investasi Proyek Gas Blok A

oleh -2 views

Banda Aceh (AD)- Menanggapi rencana pengembangan gas tahap dua oleh PT Medco Malaka dengan melakukan pengeboran pada tiga sumur tambahan yang terletak di Kecamatan Indra Makmur dan Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, Direktur Eksekutif Lembaga Emirates Development Research (EDR) Usman Lamreung mempertanyakan kesiapan Pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur dalam menjaga iklim investasi pada satu sisi dan harapan masyarakat lingkar tambang pada sisi lainnya.

“Proyek pengembangan gas BLOK A tahap satu tahun 2016, mulai produksi di tahun 2018. Tahap dua pada tahun 2022 sebesar US$ 76,8 juta adalah investasi padat modal (capital intensive) yang tentunya akan membawa dampak terhadap aspek lingkungan, serta sosial khususnya disekitar lokasi proyek migas,” ungkap Usman Lamreung, Senin 4 Oktober 2021 di Banda Aceh.

BACA..  Kepala Disdik Aceh dan Jajarannya Kunjungi Sekolah Terpencil

Menurut Direktur Eksekutif EDR, kegiatan eksploitasi serta pengolahan gas bumi yang berlangsung di Kabupaten Aceh Timur diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, peluang tenaga kerja. Selain itu, pelaku usaha untuk dapat ikut serta berperan, tumbuh dan berkembang.

Fakta sebelumnya, kata Usman, proyek pengembangan gas tahap satu (2016), dari fase konstruksi sampai produksi, warga lingkar tambang merasa ditinggalkan sampai melakukan protes, sehingga menyebabkan keterlambatan (delay) pada kegiatan kontruksi saat itu,

“Berbagai permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan eksploitasi semata-mata disebabkan belum adanya upaya yang sungguh-sungguh dari Pemkab Aceh Timur dan BPMA dengan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur tentang tatacara pelibatan dan pemberdayaan tenaga kerja dan pengusaha lokal di Kabupaten Aceh Timur, khususnya di sekitar wilayah operasi proyek pengembangan gas BLOK A dan Aceh secara umum,” harap Usman.

BACA..  TMMD 112 Resmi Ditutup,Wakil Walikota Lhokseumawe Apresiasi Sinergi Antar Element

Ditengah gencarnya eksploitasi migas di daerah, seharusnya bupati yang dipilih oleh rakyat hendaknya memprioritaskan kepentingan rakyatnya melalui Peraturan daerah (Perda) yang mengharuskan keterlibatan operator dan kontraktor dengan melibatkan “Konten lokal” pada kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dapat diupayakan oleh masyarakat lokal.

“Potensi gejolak sosial dapat diminimalisir dan resiko lainnya dapat diantisipasi apabila operator dan kontraktor diberikan ruang dan kesempatan kepada warga serta perusahaan lokal untuk memperkuat kompetensi dan alih kemampuan” tutur Usman Lamreung.

BACA..  Terkait Kasus Jiwasraya, Pemerintah yang Beradab Semestinya Tidak Korbankan Rakyat

Selain itu, ia juga menambahkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan BPMA sebagai Badan Pengelolaan Migas Aceh juga bertanggung jawab mendorong PT Medco agar melibatkan perusahan lokal sebagai bagian upaya peningkatan ekonomi dengan membuka lebar kesempatan kerja.

“Ini adalah salah satu pengelolaan managemen konflik sosial masyarakat lokal dengan perusahaan migas yang selama ini acap sekali terjadi,” ujarnya.

“BPMA punya mandat besar, sumberdaya alam Aceh begitu besar. Jadi, sudah sepatutnya BPMA harus mendorong perusahaan migas yang berada di Aceh membuka ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengurangi pengangguran baik di itu wilayah Aceh Timur dan Aceh secara umum,” tutup Usman Lamreung. (*)