Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Dugaan Penyelewengan Bantuan Kredit KKP di Aceh Jaya Ada Baiknya Diusut Tuntas

oleh -2 views

Calang (AD)- Saling tuding antara Pendamping BLU LPMUKP KKP Aceh dengan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya terkait dugaan penyelewengan dan penggelapan dana bantuan kredit dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia kepada kelompok usaha tambak Subang Aquatic dengan jumlah Rp1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) ada baiknya diusust tuntas oleh aparat penegak hukum.

Hal itu disampaikan oleh Tokoh Muda Aceh Jaya Nasri Saputra. Menurutnya, pengusutan tuntas mengenai adanya dugaan penyelewengan dan penggelapan tersebut perlu dilakukan agar tidak timbul kesan saling fitnah.

BACA..  Kapolres Aceh Utara Pimpin Sertijab

Menurut Nasri, ada keterikatan dengan keberlangsungan program petani tambak supaya tidak terhambat, apalagi kalau sampai berakibat gagal.

“Ini kan peluang bagi petani tambak, maka sangat disayangkan jika sampai gagal. Walaupun itu dalam bentuk kredit, dana ini juga merupakan bantuan pemerintah dalam rangka mendorong percepatan dan meningkatkan pendapatan petani tambak di Aceh Jaya khususnya kelompok usaha tambak Subang Aquatic,” ungkap Sekretaris DPW PDA Aceh Jaya itu, Senin 4 Oktober 2021 di Calang.

Selain itu, pria yang juga akrab disapa Poen Che’k ini menegaskan, jika program tersebut terhambat atau gagal karena saling tuding atas dugaan penggelapan antara pendamping dengan Plt Kadis, maka pihak dan institusi terkait program patut dimintai pertanggung jawaban baik secara moral maupun hukum.

BACA..  Kelangkaan dan Naiknya Harga Semen Hentikan Produksi Rumah

Mengenai tudingan adanya penyelewengan dana oleh oknum Plt Kadis Kelautan dan Perikanan, dikarenakan ada dana yang ditransfer kedalam rekening pribadinya dengan alasan keamanan dan sepengetahuan pengurus kelompok.

“Apakah itu sesuai prosedur. Kode etiknya melanggar tidak, ada prosedur yang dilanggar enggak,” tanya Nasri.

Jadi menurutnya, ini juga perlu dipertanyakan agar jelas benang merahnya karena sudah saling tuduh. Sementara Plt Kadis menuding pendamping telah menggelapkan angsuran kelompok.

“Saya rasa, soal ini aparat penegak hukum tidak perlu menunggu laporan dulu untuk masuk, walaupun namanya kredit namun tetap saja sifatnya bantuan pemerintah yang perlu pengawasan hukum,” tegas Nasri.

BACA..  Kepala Disdik Aceh dan Jajarannya Kunjungi Sekolah Terpencil

Hal senada juga disampaikan Ketua Forkab Aceh Jaya Mawardi. Ia mengaku prihatin atas adanya dugaan penyelewengan dan penggelapan dana bantuan kredit dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.

“Tujuan dari program tersebut adalah mendorong percepatan ekonomi petani tambak, jangan sampai program ini gagal dicapai. Oleh sebab itu, ia mendorong aparat penegak hukum untuk turun tangan. Yang sifatnya bantuan pemerintah perlu diawasi bersama,” harap Mawardi. (*)