banner 700250

IKADIN Adukan Konversi Bank di Aceh ke Komnas HAM

oleh -358 views

Jakarta (AD)- Ketua Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Provinsi Aceh Safaruddin, mengadukan proses Konversi Perbankan Konvensional ke Syariah ke Komnas HAM di Jakarta.

Safaruddin yang juga salah satu nasabah Bank Mandiri menyampaikan, bahwa baru- baru ini dirinya diberikan pilihan oleh Bank Mandiri untuk beralih ke Bank Syariah atau tetap menjadi nasabah Bank Konvensional dengan mengalihkan nomor rekening ke area Provinsi lain.

Bagi nasabah yang tetap mempertahankan rekening di Bank Konvensional, maka diminta untuk menandatangani surat pernyataan nasabah yang isinya adalah, dengan berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, maka seluruh rekening nasabah akan di konversi ke Bank Mandiri Syariah, dan apabila tetap ingin menjadi nasabah Bank Konvensional, maka nasabah bersedia memberikan persetujuan rekeningnya di pindah kelola ke Bank Mandiri di Kota Medan yang menurut informasi pegawai Bank Mandiri akan dilaksanakan pada Juli 2021 ini.

BACA..  Aldin NL Plt Ketua SMSI Aceh

Jika nasabah tetap bertahan di Bank Konvensional, maka di perkirakan pada Agustus 2021 nanti ingin menggunakan fasilitas bank selain digital, maka harus ke Kota Medan untuk pembuatan ATM, print out buku tabungan, pengajuan kredit dan fasilitas lainnya yang membutuhkan interaksi langsung dengan perbankan.

BACA..  DPRK Sabang minta 1 Persen Saham Blok B

“Sebagai salah satu nasabah Bank Mandiri Konvensional, tentu saya sangat dirugikan jika layanan Mandiri harus dipindahkan ke Medan, dan ini juga turut dialami oleh banyak warga Aceh jika ingin tetap mempertahankan rekening nya di Bank Konvensional,” kata Safaruddin yang juga Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA),  Jum’at 4 September 2020 di Jakarta.

Menurutnya, proses konversi ini akibat salah tafsir Qanun 11 Tahun 2018 yang merupakan terjemahan dari pasal 21 Qanun 8/2014 yang dengan tegas menyebutkan (1) Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah. (2) Lembaga Keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS), (3) Transaksi keuangan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib menggunakan prinsip syariah dan/atau melalui proses Lembaga Keuangan Syariah, dan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Qanun Aceh, yang kemudian di tindaklanjuti dengan Qanun 11 tahun 2018.

Keberadaan Qanun 11 Tahun 2018 ini tentu sangat baik bagi Aceh, dan ini perlu dukungan dari semua pihak di Aceh, dimana jika di artikan sebagaimana pasal 21 Qanun Pokok-Pokok Syarat Islam maka setiap Bank konvensional harus membuka Unit Usaha Syariahnya, maka di Aceh akan banyak Bank karena setiap Bank Konvensional akan ada Unit Usaha Syariahnya, tentu saja akan menyerap banyak tenaga kerja multiplayer efek lainnya.

Selain itu, ia juga menyebutkan, kesalahan penafsiran norma hukum dalam Qanun ini  perlu di luruskan secara hukum. “Kami telah sampaikan ini ke Bank Indonesia dan OJK Perwakilan Aceh, DPRA, PYM Wali Nanggroe, DPR- RI, serta Dewan Komisioner OJK di Jakarta,” ungkapnya.

Dalam pengaduannya, Safaruddin juga menyerahkan Qanun Nomor 8 Tahun 2014, Qanun Nomor 11 Tahun 2018, Surat Pernyataan Nasabah dari Bank Mandiri.

Pengaduan di terima oleh staf penerimaan pengaduan Komnas HAM, Fatwa dengan Nomor Agenda 133415.

“Kami harapkan, pengaduan ini menjadi prioritas Komnas HAM karena berdampak luas pada publik di Aceh,” tutup Ketua IKADIN Aceh. (R)