Ketua Komite I DPD RI: Kenapa Tunduk Aturan Pusat?

oleh -65 views

example banner

Lhokseumawe (AD)- Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fachrul Razi, S.IP., M.IP (Foto) mengingatkan bahwa Aceh punya kekhususan yang harus dihormati oleh Pusat termasuk soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Saya berikan perumpamaan, bank di Aceh saja karena adanya UUPA, semuanya sudah syariah, artinya Pemerintah Pusat tunduk dengan kekhususan Aceh,” sebut Fachrul Razi dalam Diskusi Publik dengan tema “Pilkada Aceh 2022 atau 2024 Dalam Perspektif Kekhususan Aceh”, yang digelar Ikatan Keluarga Alumni Magister Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL), Sabtu, 3 April 2021.

BACA..  Brimob Tewas di Bar Sopir Kabaintelkam Polri? IPW Ajukan 4 Pertanyaan

Dalam kegiatan diskusi berbarengan dengan kegiatan pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Malikussaleh Periode 2020/2021 di Aula Meurah Silu, Lancang Garam, Kota Lhokseumawe itu, Fachrul Razi ikut menyoroti pengambil kebijakan di Aceh yang dinilainya kurang pro aktif.

“Kami di DPD RI dalam Paripurna telah menyampaikan dukungan Pilkada Aceh dilaksanakan tahun 2022. Kita boleh saja menjalankan Pilkada 2022, tidak perlu ikut Pilkada serentak 2024 yang merupakan domain pilkada nasional. Pilkada Aceh adalah Pilkada Asimetris, bukan pilkada umum yang bersifat nasional,” tegas Fachrul Razi.

BACA..  Brimob Tewas di Bar Sopir Kabaintelkam Polri? IPW Ajukan 4 Pertanyaan

Namun dukungan dari DPD RI dianggap angin lalu dan tidak dijadikan modal menjaga kekhususan Aceh sebagaimana telah diamanatkan dalam MoU Helsinky dan UUPA. Sebut dia, seharusnya Pemerintah Aceh, DPRA dan pihak lainnya mencari solusi bukan pasrah terhadap kebijakan Pusat.

BACA..  Brimob Tewas di Bar Sopir Kabaintelkam Polri? IPW Ajukan 4 Pertanyaan

“Mengapa politik pilkada kita tidak menggunakan UUPA, kenapa harus ikut aturan pusat, artinya Aceh tunduk dengan aturan Pusat, seakan tidak punya kekhususan,” gugat Fachrul Razi.

Selain Ketua Komite I DPD RI H. Fachrul Razi, S.IP., M.IP, acara diskusi tersebut juga diisi oleh pemateri lainnya, seperti anggota Komisi I DPRA Fraksi Gerindra, H. Ridwan Yunus, SH, Dosen Pascasarjana Hukum Universitas Riau, Dr. Mexsasai Indra, SH. MH serta Ketua KIP Aceh Utara, Zulfikar, SH, M.H. (ril/MU)