Ketua IKADIN Aceh Gugat Bank Mandiri, BCA dan BRI

oleh -242 views

Laporan | Ahmad Fadil 

Jakarta (AD)- Ketua Ikatan Advokasi Indonesia (IKADIN) Aceh Safaruddin, SH melayangkan gugatan kepada Bank Mandiri, BCA dan BRI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

example banner

Gugatan tersebut, terkait dengan kebijakan Bank Mandiri, BCA dan BRI yang akan menutup seluruh operasionalnya di Aceh, sehingga Safruddin dan masyarakat Aceh yang menjadi nasabah di tiga bank konvensional tersebut akan mendapat kendala jika ingin melakukan kegiatan perbankan dan mengakses fasilitas perbankan lainnya.

Penutupan Bank Konvensional di Aceh menurut Bank Mandiri, BCA dan BRI dilakukan karena mengikuti regulasi lokal, yaitu Qanun No 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sehingga seluruh bank konvensional harus tutup di Aceh.

Hal ini di sampaikan oleh Mandiri, BCA dan BRI kepada Safaruddin saat di tawarkan untuk mengalihkan rekeningnya dari Bank konvensional ke Syariah. Bahkan BCA dan BRI secara resmi juga telah memberi penjelasan dalam menjawab surat somasi yang di kirimkan Safaruddin ke Mandiri, BRI dan BCA. Sedangkan Mandiri  meminta ditandatangani surat pernyataan yang telah di siapkan yang isinya bahwa Safaruddin setuju rekeningnya di pindahkan ke area luar Aceh karena tidak bersedia mengalihkan rekeningnya ke syariah.

BACA..  Yalsa Boutique Luncurkan Busana Muslim Terbaru Aceh

“Saya sudah sampaikan kepada Bank Mandiri, BCA dan BRI, bahwa tidak ada landasan hukum untuk melakukan penutupan bank konvensional, karena langkah tersebut akan merugikan saya dan nasabah konvensional lain di Aceh, tetapi mereka tetap menjalankan prosesnya dan menyampaikan bahwa langkah yang di lakukan mengikuti Qanun No 11 tahun 2018 tentang LKS,” ungkap Safaruddin, Kamis 3 Desember 2020 di Jakarta.

Selain itu, kata Safar, padahal dalam Qanun tersebut tidak ada satupun pasal dan ayatnya yang memerintahkan penutupan bank konvensional, karena Qanun LKS di buat untuk penguatan LKS di Aceh dalam rangka penguatan keistimewaan Aceh dalam menjalankan syariat Islam seperti yang di sebut dalam pasal 21 Qanun No 8 tahun 2014 tentang Pokok Pokok Syariat Islam.

“Oleh karena perbedaan pandangan tersebut dan tidak ada titik temu, maka kita akan selesaikan lewat lembaga peradilan supaya ada payung hukum yang jelas,” kata Ketua IKADIN Aceh.

Menurut Safar, Qanun LKS di buat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh dengan semangat, bahwa setiap bank konvensional yang beroprasional di Aceh harus membuka unit usaha syariah sebagaimana di tegaskan dalam pasal 21 ayat (2) Qanun No 8 tahun 2014, yang kemudian dikembangkan dalam Qanun No 11 tahun 2018.

BACA..  Panitia Penerimaan Calon SIPSS Polri Tandatangani Pakta Integritas

Safar juga telah mendapat jawaban dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh, kedua instansi tersebut menjelaskan, tidak memberikan perintah untuk melakukan konversi nasabah ke syariah dan juga penutupan bank konvensional di Aceh. Walaupun demikian, proses penutupan bank konvensional tetap berjalan sampai saat ini.

“Oleh karena itu, Safaruddin yang juga Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena merasa dirugikan dan menganggap penutupan bank konvensional di Aceh ini adalah perbuatan melanggar hukum serta bertentangan dengan sila ke 5 (lima) Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Perkara ini di daftarkan pada hari kamis, 3 Desember 2020 dengan register Perkara Nomor 718/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

“Semangat dari Qanun LKS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, makanya dalam pasal 21 Qanun No 8 tahun 2014 disebutkan, bahwa setiap bank konvensional yang sudah dan akan beroprasional di Aceh harus membuka unit usaha syariah, disitulah letak istimewanya Aceh karena semua lembaga keuangan konvensional harus membuka unit usaha syariah, dan tentu akan banyak lembaga keuangan di Aceh.

BACA..  Ini Profesi Kelima Terduga Teroris Yang Diamankan di Aceh

Safaruddin mencontohkan provinsi lain ada 10 perbankan, maka di Aceh ada 20 karena tambahan syariahnya 10 lagi. Dengan banyaknya lembaga keuangan di Aceh, tentu akan membuka lebih banyak lapangan kerja, perputaran modal, dan masyarakat Aceh akan lebih leluasa dalam memilih produk perbankan mana yang akan di pilih. Namun Qanun LKS ini juga mewajibkan Pemerintah Aceh. Kabupaten dan Kota untuk melakukan penguatan Bank Syariah dengan mewajibkan seluruh transaksi keuangan pemerintah di Bank Syariah.

Jadi pemahaman tentang Qanun LKS ini adalah, dengan melakukan konversi nasabah konvensional ke syariah. Jika penutupan bank konvensional di Aceh adalah keliru. Itu sudah saya sampaikan ke OJK, BI dan DPRA, serta beberapa bank konvensional termasuk Bank Mandiri, BCA dan BRI. Namun sampai saat ini tidak ada tindakan apapun, malah proses penutupan bank konvensional tetap berjalan.

“Pihaknya meminta pengadilan untuk menghentikan proses penutupan bank konvensional ini, karena akan merugikan dirinya dan juga masyarakat Aceh yang nasabah konvensional,” demikian tutup Safaruddin didampingi Sekjen JARI Suhaimi, saat mendaftarkan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  (*)