Kasus Pencemaran Nama Baik Geuchik Suak Pante Breuh Telah Dicabut

oleh -627 views
example banner

Meulaboh (AD)- Kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Geuchik Suak Pante Breuh terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang menjerat Rusdi N, kini kasusnya telah dicabut.

Pencabutan berkas perkara tersebut, melalui jalur perdamaian yang difasilitasi oleh Camat Sama Tiga Murdhani, SH serta dihadiri Rusdi N sebagai terlapor yang turut didampingi oleh kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh dan KPW SMuR Aceh Barat selaku lembaga yang mengadvokasi kasus tersebut, serta dihadiri juga oleh masyarakat Desa Suak Pante Breuh, pihak pelapor, Rahmat selaku Geuchik dan didampingi beberapa perangkat desa.

Selain itu, hadir juga beberapa tokoh, Ketua MAA, Asisten I Bupati Aceh Barat, Wakil Ketua TP2D, Ketua DPD APDESI serta pihak kepolisian dari Polsek Sama Tiga. Acara Perdamaian tersebut, berlangsung di Aula Kantor Camat Sama Tiga, Jum’at 2 Oktober 2020.

BACA..  Aminullah Usman Serahkan Rumah "Pro Bergemilang" Untuk Yusnidar

Kuasa hukum Rusdi N dari LBH Banda Aceh Aulianda Wafisa mengatakan, perdamaian yang diinisiasi oleh pihak camat sudah sangat bagus dan kita sangat mengapresiasinya. Karena persoalan seperti yang dialami terlapor tersebut, seharusnya dapat diselesaikan oleh perangkat desa maupun pihak kecamatan tanpa harus melalui proses pradilan hukum di kepolisian.

“Inisiasi yang dilakukan oleh camat itu sudah sangat bagus, karena kasus seperti ini seharusnya dapat diselesaikan melalui adat istiadat Gampong maupun camat, tanpa harus melalui proses pradilan di kepolisian atau mengadu kepada pihak kepolisian,” ujar Aulianda, Sabtu 3 Oktober 2020.

BACA..  Wali Kota : Stok Bahan Pokok Banda Aceh Aman Hingga Akhir Tahun

Selain itu, Aulianda mengatakan, semestinya yang menjadi perhatian dalam permasalahan ini adalah, terkait kasus dugaan penyelewengan BLT Dana Desa yang ada di desa Suak Pante Breuh. Pihak kepolisian seharusnya mengusut lebih lanjut apa yang disampaikan dalam rapat forum desa yang pernah dilakukan di desa pada tanggal 7 Agustus 2020 oleh aparatur desa.

“Saya pikir, seharusnya yang menjadi perhatian dalam permasalahan ini adalah dugaan penyelewengan BLT, pihak kepolisian seharusnya melakukan investigasi lebih lanjut terhadap apa yang disampaikan di dalam forum rapat desa tentang hal tersebut,” ungkap Ketua Program Kantor LBH Banda Aceh ini.

Ia juga berharap, kasus tersebut bisa dijadikan pelajaran bagi kepala desa Suak Pante Breuh dan kepala desa lainnya yang ada di Aceh Barat, agar ketika ada kritik ataupun pertanyaan yang diberikan oleh masyarakat jangan langsung diadukan kepada polisi.

BACA..  Kakanwil Kemenag Aceh Launching Madrasah Plus Ketrampilan, ini Yang Disampaikan

“Catatan penting yang dapat dijadikan pelajaran disini adalah, kepala desa jangan bersikap otoriter terhadap masyarakat. Kita berharap, kepala desa bisa menjadi pelajaran. Jangan ada sedikit pertanyaan langsung diadukan kepolisi. Jadi jangan terlalu otoriter begitu terhadap masyarakat,” tegas Aulianda.

Lebih lanjut ia juga menambahkan, terkait langkah kedepan, pihak LBH Banda Aceh akan kembali mengadvokasi terkait dugaan penyelewengan BLT Dana Desa.

“Hal tersebut berbeda dengan kasus yang menyangkut Rusdi. Seperti soal transfaransi dan penyalahgunaan serta lainnya,” tutupnya. (Jufri)