Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Usman Lamreung: Apa Kabar Managemen BPKS

oleh

Banda Aceh (AD)- Setahun sudah usia managemen Badan Pengusahaan Kawasan Bebas Sabang (BPKS) sejak dilantik pada bulan Agustus 2020 lalu.

Kabarnya  kini managemen BPKS belum ada terobosan kebijakan yang jitu sebagai upaya pembenahan managemen internal yang berdampak kepada percepatan pengembangan kawasan Sabang dan Pulo Aceh menjadi pelabuhan bebas dan parawisata bahari.

“Sepertinya, reformasi managemen internal tidak berjalan mulus, penempatan SDM belum sesuai dengan bidang, masih ada unsur nepotisme. Kepala BPKS terkesan otoriter dan beranggapan bahwa karyawan serta staf BPKS tidak mampu bekerja,” kata Usman Lamreung, Selasa 3 Agustus 2021 di Banda Aceh.

Progres kinerja dalam setahun ini, managemen BPKS dinilai lambat, reformasi internal saja masih belum kelar, maka sudah pasti dampaknya berimbas pada kinerja serta penyerapan program dengan tidak adanya master plant yang dilakukan oleh BPKS dibawah kepemimpinan Iskandar Zulkarnain, kecuali memperkuat MoU dengan beberapa perusahaan nasional.

BACA..  Kadisdik: Kami Paham tidak Mudah, Tapi Kita Akan Berupaya Bersama-Sama

“Malah yang ada, pengelolaan aset BPKS bermasalah. Itu artinya, managemen BPKS patut diduga belum solid dan belum ada komitmen untuk melakukan pembenahan internal,” ujar Usman Lamreung.

Selain itu, Usman juga menuturkan, semenjak dilantik pada bulan Agustus 2020 lalu, BPKS minim akan terobosan serta belum ada tanda-tanda kinerja yang menggeliat hingga saat ini, managemen BPKS minim akan terobosan.

Jika merujuk kepada UU pendiriannya, BPKS mempunyai tugas khusus sebagai Badan Layanan Umum (BLU) untuk menghidupkan Free Port (Pelabuhan bebas) dan Free Trade Zone (Zona Perdagangan Bebas) di Sabang dan Pulau Aceh. Bagaimana kinerja BPKS dalam mengemban tugas ini. Banyak sekali persoalan BPKS mulai dari managemen internal, investasi, koordinasi instansi terkait daerah, komunikasi dengan pemerintah pusat, dan berbagai persoalan lainnya.

BACA..  Kadisdik: Kami Paham tidak Mudah, Tapi Kita Akan Berupaya Bersama-Sama

“Sepertinya managemen BPKS belum memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah, malah terkesan selama ini masih jalan sendiri-sendiri. Sebagai contoh, terkait percepatan pembangunan Pulau Aceh. Sepertinya BPKS belum ada master plant bersama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar,” tutur Usman.

Tidak hanya itu saja, ia juga mengungkapkan masalah lain yang mencuat di media terkait tentang pengelolaan aset BPKS berupa tanah, bangunan dan pelabuhan Balohan yang terkesan tidak terkelola dengan baik sehingga menuai berbagai masalah, hingga isu tentang aset tanah yang diperjual belikan, bangunan gedung pelabuhan diputusin arus listriknya. Ini menandakan, pengelolaan aset di BPKS belum beres.

Seharusnya, dalam kondisi pandemi Covid -19 ini, persoalan intenal dan aset mampu diselesaikan oleh managemen pengelolaan aset dengan baik. Jangan sampai ada kesan, BPKS hanya mampu membangun tapi tidak mampu mengelolanya dengan baik. Sebagai lembaga BLU, BPKS seharusnya mendapatkan pemasukan.

BACA..  Kadisdik: Kami Paham tidak Mudah, Tapi Kita Akan Berupaya Bersama-Sama

“Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa saja kerja managemen BPKS selama ini yang katanya mau melakukan pembenahan, mana buktinya, sudah setahun kok belum ada gebrakan apapun. Gimana mau bicara pelabuhan standar internasional, kalau aset saja belum mampu diurus,” tanya Usman Lamreung.

Managemen BPKS harus benar-benar paham UU No. 37 tahun 2000, UUPA No. 11 tahun 2006 terkait dengan kewenangan BPKS termasuk pelimpahan kewenangan bidang perikanan turunan Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2010 belum juga mampu diselesaikan hingga saat ini yang merupakan turunan pelimpahan kewenangan BPKS.

“Kapan maju pelabuhan bebas Sabang. Jangan sampai publik menganggap, managemen BPKS tidak punya visi dan roadmap untuk membangun kawasan Sabang,” tutup Usman Lamreung. (*)