Nova Iriansyah Larang Hadiri Buka Puasa Bersama Dan Halal Bi Halal

oleh -38 views
Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT didampingi Sekda, dr. Taqwallah, M.Kes, Asisten I dan III serta Kepala SKPA terkait memaparkan tindak lanjut peniadaan mudik dalam rapat koordinasi Satgas Covid-19 Nasional secara virtual di Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Minggu (2/5/2021).
Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT didampingi Sekda, dr. Taqwallah, M.Kes, Asisten I dan III serta Kepala SKPA terkait memaparkan tindak lanjut peniadaan mudik dalam rapat koordinasi Satgas Covid-19 Nasional secara virtual di Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Minggu (2/5/2021). Foto: Ist
example banner

example banner

Banda Aceh (AD)-Nova Iriansyah sebagai gubernur Aceh sangat mendukung Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemerintahan Nova Iriansyah telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 05/INSTR/2021, terkait larangan menghadiri buka puasa bersama dan halal bi halal pada saat Idul Fitri.

Larangan tersebut terkuak dari rilis pers Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Minggu, 2 Mei 2021 yang dikirim ke sejumlah media massa.

“Instruksi tersebut dikeluarkan atas dasar Instruksi Mendagri tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19,” kata Nova Iriansyah dalam rilis pers.

BACA..  Etika Yang Dibutuhkan Dalam Menjalankan Pemerintahan

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 yang digelar secara virtual bersama Satgas Covid-19 Nasional dan Kementerian terkait, dari Meuligoe Gubernur Aceh, Minggu, (2/5/2021). , dalam kesempatan pemaparannya, melaporkan, untuk mendukung kebijakan peniadaan mudik, Pemerintah Aceh juga telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 061.2/7309 Tanggal 12 April 2021 terkait larangan mudik bagi ASN dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Aceh.

BACA..  Sosialisasi SDG's di Kecamatan Langkahan Diikuti 138 Peserta

“Larangan ini dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021, terkait perlunya dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah atau mudik atau cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam masa Pandemi COVID-19,” ujar Nova.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga melaporkan bahwa kondisi per 1 Mei 2021, dari 6947 Gampong yang ada di Aceh, 6.032 Gampong di antaranya berstatus hijau, atau relatif aman dari jangkitan Covid-19. Sementara itu, ada 347 Gampong yang berstatus kuning, yang menandakan adanya 1 – 2 rumah yang terdapat kasus positif Covid-19 dalam satu dusun.