Surya Yunus : Pemkab Bireuen Harus Prioritaskan Pembangunan Irigasi Aneuk Gajah Rhoet Peudada

oleh -85 views

example banner

Laporan | Iqbal

Bireuen (AD) – Anggota komisi II DPRK Bireuen Surya Yunus meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen di anggaran tahun 2021 dan 2022 agar bisa lebih memprioritaskan skala pembangunan di Kecamatan Peudada, hal tersebut disampaikan oleh nya dihadapan awak media, Selasa (2/3).

Skala prioritas yang dimaksud oleh Surya Yunus diantaranya, Sektor Pemberdayaan Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Perikanan dan Pertanian.

Persoalan ini, kata Surya Yunus muncul ditengah masyarakat pasca setelah mencuatnya berbagai keluhan atas aspirasi masyarakat pada acara Musrembang di Kecamatan Peudada beberapa hari lalu.

Lanjutnya, Dengan ada sejumlah permintaan dan harapan warga setempat yang sering disampaikan kepada dirinya saat turun ketengah masyarakat di dapilnya bisa diakomodir dalam setiap finalisasi usulan pembangunan skala prioritas di Musrembang Kabupaten Bireuen.

“Selama ini banyak sekali keluhan masyarakat kita melaporkan kepada saya saat turun di dapil, yakni Kecamatan Peudada, Plimbang dan Jeunib menyangkut berbagai permasalahan baik itu bidang kesehatan, pendidikan, perikanan dan pertanian.” Kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Dalam hal ini lanjutnya, Bupati Bireuen dan SKPD harus jeli dalam melihat sektor sektor mana saja yang harus direspon dimasukan dalam skala untuk prioritaskan terlebih dahulu.

BACA..  Safari Ramadhan 1442 Hijriah Sukses, Pemerintah Aceh Senang

Dirinya di komisi II DPRK Bireuen yang membidangi sebagai mitra kerjanya Dinas Pertanian dan Perkebunan, Perikanan Pangan dan Kelautan serta DLHK, menyatakan selama ini Pemkab Bireuen sering mengabaikan serta menutup mata terkait pelayanan kesehatan dan berbagai pelayanan publik lainnya.

Pihaknya juga meminta kepada Pemkab Bireuen supaya kedepannya untuk bisa memperhatikan kesejahteraan tenaga medis kesehatan baik yang bertugas di Puskesmas, Pustu, dan Polindes.

“Selama ini mereka dituntut bekerja untuk bisa lebih maksimal dan optimal bekerja dilapangan, namun hak kesejahteraan saudara kita yang melayani masyarakat sumber pendapatan gajinya tidak ada jerih dan masih dianggab seperti bekerja di negeri yang belum “Merdeka,” ucap anggota komisi II DPRK Bireuen ini.

Ia menambahkan, Bidan Desa yang bukan PNS yang bekerja ditingkat Pemerintah Desa (Gampong) juga harus diperhatikan hak hak mereka dengan bisa dikontrol, “karena selama ini banyak informasi yang kita dapatkan ada sejumlah Bidan yang tidak aktif bekerja serta tidak tinggal di Desa, sedangkan mereka digaji dengan uang rakyat,” beber Politisi PAN.

BACA..  Ini Kata Wali Kota Sabang Pada Paripurna Penyampaian LKPJ Tahun 2020-2021

Terkait perekonomian Pemkab Bireuen agar lebih selektif dalam menyalurkan bantuan pemberdayaan di bidang UMKM, baik dalam bentuk modal usaha dan bantuan peralatan alat penujang usaha ekonomi kecil dan menengah yang akan diberikan kepada masyarakat unit usaha produktif, mintanya.

“Bila kita berbicara pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya Peudada dan umumnya masyarakat Bireuen, tentu bukan semata dalam bentuk uang tunai, namun juga bagaimanan pemerintah untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur publik lainnya,” kata Surya Yunus.

Apalagi untuk mendorong proses pertumbuhan ekonomi UMKM, Pemkab Bireuen juga harus lebih peka sesuai data dan kebutuhan apa yang sangat urgent dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga betul betul tepat sasaran dan tersentuh terhadap penerima manfaat secara akurat, dan bagi masyarakat yang sudah beberapa kali menerima bantuan UMKM ada yang sudah beberapa kali menerimanya, ini juga harus diperhatikan melalui dinas terkait untuk pemerataan yang mencerminkan keadilan,” jelasnya.

Selain itu, Dirinya juga mendoromg Pemkab Bireuen supaya bisa segera menyelesaikan persoalan pembebesan lahan masyarakat untuk pembangunan terminal kapal nelayan di PPI Peudada milik warga setempat.

BACA..  Safari Ramadhan 1442 Hijriah Sukses, Pemerintah Aceh Senang

“Sisa anggaran pembebebasan lahan lebih kurang 1,8 Milyar masih menjadi kewenangan Pemkab Bireuen untuk dituntaskan, namun bila tidak di selesaikan segera, maka tidak tertutup kemingkinan rencana pembangunan terminal kapal nelayan yang sudah terbengkalai selama ini,” imbuhnya.

Ia menambahkan kalau terminal kapal nelayan tidak bisa dibangun dalam tahun anggara 2021-2022, maka masyarakat akan rugi dan pemerintah Bireuen gagal dalam mencapai perencanaan target pembangunan tepat waktu dan tepat guna.

Setelah itu Surya Yunus juga meminta Pemkab dan anggota DPRA Dapil Bireuen, segera membangun komunikasi dengan Pemerintah Aceh dan SKPA terkait untuk segera menuntaskan pembangunan jaringan saluran irigasi Aneuk Gajah Rhot Peudada sesuai aspirasi masyarakat dan kemampuan anggaran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila dalam tahun ini tidak terakomodir nyata sumber anggaran pembangunan nya, maka DPRA dan Pemerintah Aceh harus memprioritaskan pada tahun anggaran 2022, bagaimana Pemerintah supaya bisa segera untuk menyelesaikan pembangunan irigasi Aneuk Gajah Rhot, karena itu terkait hajat hidup ekonomi ribuan para petani di Kecamatan Peudada, pungkasnya Surya Yunus.(*).