Ada Penumpang Gelap di ‘APBKP’ Dinas Pertanian

oleh -672 views

KUTACANE (AD) – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM-GMBI) ragukan Anggaran Pembangunan dan Belanja Kabupaten Perubahan (APBKP) tahun anggaran 2020.

BACA..  Sindir BSI, Aktivis: Jangan Sampai Jadi Bank Susah Indonesia

Sebab ada ‘Penumpang Gelap’ di APBKP Perubahan tahun anggaran 2020, di Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara. Sebab ada program tetapi tidak diketahui siapa yang menganggarkan program tersebut.

BACA..  Tes TWK Rupanya Arahan Jokowi, Ketua KPK Mengakui

Hal itu ditegaskan ketua LSM-GMBI Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh. Hasibullah, S.Kom kepada atjehdaily.id, Kamis 1 Oktober 2020. Dikatakan; hasil analisa berdasarkan Data Rancangan P-APBK tahun 2020, terdapat Program penumpang gelap untuk Penyediaan Sarana Produksi Peternakan senilai Rp.550 juta rupiah.

BACA..  Tim Supervisi Bid Humas Polda Aceh Minta Jajaran Gandeng Influencer

“Kita menganalisa, memang terdapat kejanggalan dalam penganggaran di APBK Perubahan tahun anggaran 2020, terkait program Penyediaan Sarana Produksi Peternakan senilai Rp.550 juta rupiah, tanpa diketahui siapa yang menganggarkannya. Jadi saya menganggap ini penumpang gelap,” jelas Hasibullah.

Dikatakan Hasibullah, saat di konfirmasi ke kepala dinas Pertanian, Hasbi, SE, dijawab, dirinya tidak mengetahui program yang terdapat dalam APBKP tahun anggaran 2020 dikantotnya. Tentang program Penyediaan Sarana Produksi.

Anehnya, lanjut Hasibullah, sebagai kepala dinas Pertanian, kenapa Hasbi tidak mengetahui program tersebut, “Ini aneh dan sangat tidak masuk akal,” tegas Hasibullah.

Pernyataan Hasbi, bahwa; dirinya tidak pernah mengusulkan program itu dan tidak mengetahui kemunculan anggarannya, “Insha Allah, seingat saya, saya belum mengetahuinya,” kata Hasibullah menirukan jawaban Hasbi.

GMBI sangat meragukan pembahasan APBKP tahun 2020, apalagi ada kesan dibuat sembunyi sembunyi oleh oknum yang menitipkan kepentingan di dalam Dinas tersebut.

“Bila progam tersebut bisa lolos saat masa evaluasi dan disepakati diparipurna nantinya kami akan mempertanyakan kinerja Anggota DPRK Aceh Tenggara tentang program tersebut, kenapa bisa lolos dalam pembahasan tanpa adanya pengajuan dari Dinas terkait, serta menanyakan program dimaksud dari mana dan apa relevansinya terhadap penanganan dan pencegahan covid 19,” pungkasnya. (Masir)