, ,

Penilaian Ganti Rugi Jalan Tol Bermasalah, Penerima ke DPRK

oleh -66 views
Delegasi masyarakat yang terkena pembeasan lahan ganti rugi di terima Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto, ST., Pimpinan DPRK, Mhammad Nur dan Ketua Komisi I, Muhammad Irwan, SP, MM, serta Anggota Komisi I, Sugiono Sukandar.

 GOOGLE NEWS

Penilaian Ganti Rugi Jalan Tol Bermasalah, Penerima ke DPRK

KUALASIMPANG (AD) – Penilaian Tim Ganti Rugi tanah jalan tol terhadap tanah masyarakat yang terkena pembebasan di Kampung Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Bermasalah.

Masalah pembebasan lahan tanah masyarakat yang terkena ganti rugi tersebut berujung beraudiensi ke Ketua, Wakil dan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang. Kamis, 1 September 2022. Karena dinilai tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Delegasi masyarakat yang terkena pembeasan lahan ganti rugi di terima Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto, ST., Pimpinan DPRK, Mhammad Nur dan Ketua Komisi I, Muhammad Irwan, SP, MM, serta Anggota Komisi I, Sugiono Sukandar.

Kedatangan warga sejumlah 43 kepala keluarga itu, sebelumnya sudah direncanakan beberapa waktu lalu untuk ditemukan dengan pihak PPK dan P2T dan BPN Aceh Tamiang.

Warga yang hadir di DPRK tersebut adalah warga yang belum meneken, atas keputusan harga dari pihak perusahaan yang di anggap tidak transparan dengan rincian harga yang tidak sesuai dengan NJOP.

Warga juga menuntut karena tidak puas terkait dengan harga ganti rugi yang dianggap, keputusan sepihak dengan harga lebih kurang Rp900 ribu rupiah per meter. Sehingga warga sampai meminta perlindungan DPRK Aceh Tamiang.

Dalam delegasi tersebut, hadir kepala BPN Aceh Tamiang Ramli, PPK Idrus, beserta tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Datok Penghulu (Kepala Desa) Bukit Rata, Amran.

Ketua pelaksana pembuatan jalan Tol Septian Ade melalui zoom Metting menegaskan, rapat audensi bukan rapat negoisasi harga, tetapi rapat musyawarah ganti rugi yang semua sudah diatur dalam UU No 2 THN 2012 .

Ketua Komisi 1 Muhammad Irwan meminta kepada pelaksana jalan Tol jangan mengintimidasi masyarakat dengan mengatakan; [bagi yang tidak mau atau tidak setuju dengan harga yang telah di tetapkan yang ganti rugi lahan akan dititipkan ke pengadilan]

“Inikan bentuk ancaman yang soft, sebab masyarakat jelas akan kalah di pengadilan jika berhadapan dengan penguasa,” Jelas Irwan

Masyarakat Minuran Kampung (Desa) Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda minta pada tim P2T dan P2K serta BPN untuk dapat meninjau ulang tentang penghitungan harga yang telah di tetapkan atau di patokan.

Sebab kata Irwan, itu tidak sesuai dengan NJOP dan jangan mengancam masyarakat untuk ke Pengadilan. “Apa bila kami tidak setuju, itu karena kami anggap tidak seauai dan kami hanya menuntut keadilan agar harga lahan kami dapat di bayar dengan sesuai aturan,” kata Sudarmono.

Dikatakan; bangunan rumahnya saat dibangun menghabiskan anggaran Rp230 juta rupiah, hanya dibayar Rp130 juta rupiah.

Pada akhirnya rapat ditutup dengan keputusan dan sikap DPRK Aceh Tamiang. Meminta kepada pelaksana jalan tol, agar penilaian harga ganti rugi lahan masyarakat dapat segera ditinjau ulang kembali. [Zulherman].

 

No More Posts Available.

No more pages to load.