Banda Aceh (AD)- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Ramza Harli meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) harus segera menyelesaikan tunggakan gaji Keuchik dan aparatur Gampong yang telah berjalan selama tiga bulan hingga sekarang.
Hal itu disampaikan Ramza dalam rapat perdana dengan DPMG sebagai mitra kerja Komisi I di ruang rapat Banggar DPRK Banda Aceh, Jum’at 29 Juli 2022 lalu.
Seharusnya, kata Ramza, sumber dana untuk pembiayaan gaji tersebut sudah ditransfer dari pusat yang bersumber dari dana DAU.
“Saya heran, kenapa dana yang sudah jelas peruntukannya tidak langsung disalurkan kepada yang berhak. kasihan para Keuchik dan para apartur Gampong, bagaimana mereka bisa menjalankan pemerintahan gampong bila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi,” ungkap Ramza dengan nada kesal.
Menurutnya, persoalan gaji aparatur Gampong ini ternyata sudah lama tertunggak terus dari tahun 2021 hingga sekarang. Sementara, pembayarannya tidak pernah lunas. Dengan belum selesainya persoalan gaji aparatur gampong hingga sekarang, saya yakin persoalan keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh masih bermasalah terus sampai saat ini.
“Oleh karena itu, kedepan nanti kami akan intensifkan lagi rapat-rapat pansus utang untuk menelusuri berbagai utang yang sedang berjalan ditahun 2022 ini,” ujar Ramza Harli yang juga Ketua Pansus Hutang ini.
Kendatipun demikian, Ia berharap Pj Wali Kota berupaya mencari jalan keluar untuk segara melunasinya agar aparatur Gampong bersemangat kembali dan bisa bersinergi dengan pemerintahan sekarang, sehingga pembangunan Kota Banda Aceh bisa bergeliat diseluruh pelosok gampong demi mengejar berbagai ketinggalan yang terjadi selama dua tahun belakang ini.
Ia menguraikan, anggaran yang dibutuhkan untuk gaji aparatur gampong perbulannya sebesar Rp3,5 Milyar, untuk melunasi gaji hingga bulan Juli ini maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp10,5 Milyar.
“Saya berharap, Pj Wali Kota dapat menunda dulu pembayaran untuk kegiatan lain dan dialihkan angarannya untuk melunasi seluruh gaji aparatur gampong yang tertunggak,” pinta Ramza.
Dalam rapat tersebut, selain membahas persoalan hutang kepada aparatur gampong, ia juga berharap agar DPMG dapat berperan aktif dalam upaya mendorong dan memajukan pembangunan seluruh gampong di Kota Banda Aceh.
“Bila seluruh gampong telah maju, maka secara keseluruhan Kota Banda Aceh yang merupakan pusat ibukota provinsi akan terlihat maju,” pungkasnya.
Upaya memajukan gampong, kata Ramza, dapat dimulai dari mendorong tumbuhnya peran BUMG yang merupakan wadah penggerak perekonomian gampong. Berikan pembinaan dan pelatihan-pelatihan bagaimana cara menggerakkan BUMG agar lebih produktif dalam menciptakan lapangan usaha sehingga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat gampong.
Banyak terobosan usaha yang dapat dilakukan BUMG dalam usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing gampong. “Bila ada perhatian dan pembinaan dari pemerintah melalui DPMG, saya yakin pihak gampong lebih terarah dalam menyusun APBG yang bersumber dari dana desa dan juga ADG,” kata Ramza.
selain itu, ia juga berharap agar DPMG melakukan pemberdayaan terhadap Tuha Peut dalam pembuatan Reusam Gampong.
“Saat ini masih banyak sekali gampong yang belum memiliki reusam, sehingga masih banyak terjadi perselisihan ditengah masyarakat yang tidak mampu diselesaikan ditingkat gampong akibat tidak memiliki aturan sendiri sehingga pada akhirnya semua persoalan berujung keranah hukum atau Kantor Polisi,” tutup Ramza Harli.
“
